RADARNASIONAL – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu (23/10).
“Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tegas Prabowo.
Dalam sidang tersebut, Prabowo juga menjelaskan struktur kabinet yang terdiri dari 48 menteri dan beberapa badan strategis, yang lebih banyak dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Meskipun demikian, menurut Prabowo, jumlah ini diperlukan untuk mengelola negara dengan wilayah sebesar Eropa Barat dan penduduk terbanyak keempat di dunia.
“ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Kepala Negara pun meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.
“Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain, saya minta efisien,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo juga menjelaskan alasan memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan serta membentuk dua badan baru, yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Menurut Prabowo, badan-badan ini akan berperan dalam memonitor pelaksanaan proyek pemerintah dan memastikan program-program perlindungan sosial berjalan dengan efektif.
“Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo pun menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.
