RADARNASIONAL – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Menurut Puan, apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi soal wacana hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.
“Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 tersebut membutuhkan dukungan politik.
“Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. Tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,” kata Puan.
Selain itu, Puan juga menyatakan bahwa tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR soal hak angket Pemilu 2024.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata cucu Bung Karno tersebut.
Puan juga menyinggung rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Disinggung mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, Puan hanya menjawab singkat ‘Insyaallah’.
Dia pun tak berbicara banyak soal rencana PDIP kedepan, termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019.
