JAKARTA – Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga akan melakukan uji coba penggunaan website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Masyarakat yang hendak membeli BBM bersubsidi harus terdaftar pada aplikasi tersebut.
Juru Bicara PKS, Pipin Sopian mengkritik rencana PT Pertamina tersebut. Pipin menilai, aturan tersebut merepotkan rakyat dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Kebijakan ini harus dicabut,” ungkap Pipin dalam keterangannya, Rabu (29/6).
Lebih lanjut Pipin mengatakan jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran cukup dibuat aturan dan sanksi jelas.
“Sebenarnya peraturannya bisa dibuat simpel. Misalnya mobil cc di atas 1500 dilarang menggunakan pertalite, di bawah 1500cc boleh menggunakan pertalite. Begitu juga motor di atas 125cc dilarang, motor dibawah 125cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas,” lanjut Pipin.
Selain merepotkan, Pipin juga menilai penggunaan HP saat pengisian BBM di SPBU juga berisiko.
“Penggunaan HP saat pengisian BBM kan sudah dilarang, itu sudah ada aturannya. Kok malah mau dibolehkan. Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya,” jelas Pipin.
Terakhir, Pipin menilai aturan ini tidak adil karena tidak semua masyarakat memiliki HP dan kuota data yang memadai, serta kondisi jaringan internet yang bagus di setiap daerah.
“Tidak semua masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah memiliki HP dan memiliki cukup kuota data sehingga membuat aturan ini tidak adil. Selain itu pemanfaatan aplikasi harus tergantung kondisi jaringan internet,” katanya.
“Sementara, sinyal internet di daerah cenderung terbatas. Selain itu tidak semua orang memiliki perangkat handphone. Bahkan dikhawatirkan tidak semua konsumen Pertalite itu menggunakan gadget. Ini juga akan menjadi masalah baru,” tambahnya.
Selain itu, menurut Pipin, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi smart phone terbaru.
“Bagi masyarakat yang sudah berumur dan pendidikan rendah bisa dipastikan akan menghadapi kesulitan ketika akan membeli bahan bakar pertalite. Selain itu, kesiapan petugas SPBU menjalankannya di lapangan karna dianggap menyulitkan dalam bertransaksi,“ paparnya.
Menurut Pipin, dengan mengontrol pembelian Pertalite, Pemerintah sepertinya ingin mengontrol untuk mulai mengurangi distribusi Pertalite ditengah-tengah masyarakat.
“Artinya masyarakat didorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar,” katanya.
Terakhir, Politisi asal Purwakarta ini mendesak agar pemerintah mau mendengar masukan dan keluhan dari masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut.
