RADARNASIONAL – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2025, di sebuah hotel, Sleman. Kamis (11/1/2024).
Danang menyampaikan pentingnya tahapan Forum Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD Sleman Tahun 2025.
Melalui forum ini Danang berharap dapat mengintensifkan komunikasi, koordinasi dan sinergi rencana pelaksanaan program pembangunan agar mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Sleman tahun 2025.
“Dalam perencanaan pembangunan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Saya mengharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sleman.
Untuk menyusun RKPD dengan berpedoman pada skala prioritas dan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah,” jelas Danang
Lebih lanjut, Tema pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2025 yakni “Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing untuk Kesejahteraan yang Merata”.
Tema ini merupakan bentuk respon dan komitmen Pemkab Sleman terhadap situasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, terutama kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
“Saya harap semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. Dengan upaya tersebut maka semua agenda dan pelaksanaan pembangunan di Sleman pada tahun 2025 dapat dilakukan secara lebih terencana, efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang optimal,” pungkasnya
Sementara itu, Kepala Bappeda Sleman, Dwi Anta Sudibya dalam laporannya mengatakan tujuan forum ini untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal penyusunan RKPD, dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap tema dan prioritas pembangunan pada tahun 2025, sehingga menyempurnakan rancangan awal RKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan RKPD.
“Forum Konsultasi Publik RKPD hari ini dihadiri kurang lebih 135 orang yang terdiri dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, Akademisi, To
koh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” jelasnya. (San)
