JAKARTA – Mega proyek Kereta Cepat (KA) Jakarta-Bandung-Jakarta masih belum rampung dengan diiringi berbagai kontroversi sejak awal pembangunannya hingga kini. Banyak pihak memprediksikan proyek ini akan berakhir menjadi skandal besar atau bahkan mangkrak.
Saat ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sudah mencapai pembangunan 85 persen. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan, pihaknya masih menyisakan beberapa pekerjaan terkait dengan tunnel 2, penyelesaian stasiun, dan sejumlah persoalan lainnya.
Rangkaian kereta cepat sudah dikirimkan dari China ke Indonesia oleh China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC. Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) ini akan melakukan perjalanan darat sekitar 160 kilometer menuju Stasiun Tegalluar, dengan melewati Tol Cikampek, Purwakarta, hingga Bandung.
Proyek kereta cepat harus menyelesaikan seluruh kegiatannya terutama menghadapi G20 dan target operasi pada Juni 2023. “Ditargetkan, pada November 2022 mendatang atau bertepatan dengan penyelenggaraan Presidensi G20, KCJB sudah menjalani tes dinamis,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (5/8/2022).
Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru CR400AF dengan panjang trase mencapai 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Kereta cepat ini memiliki empat stasiun pemberhentian yakni di Halim, Karawang, Walini, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar.
Sementara soal perkembangan pendanaan, awalnya, proyek kereta cepat China dengan rute Jakarta-Bandung ini dibiayai Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB), senilai US$5,5 miliar. Selanjutnya bengkak dua kali menjadi US$5,8 miliar, dan US$ 6,07 miliar. Belakangan bengkak lagi US$1,9 miliar menjadi US$7,97 miliar.
Pembengkakan sebesar US$1,9 miliar itu bukan nilai yang kecil mengingat nilainya setara dengan Rp27,09 triliun. Nilai ini sangat berarti di tengah kondisi keuangan negara yang tengah kembang kempis.
Proyek kereta cepat China ini juga mulai merongrong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), karena dua kali bengkak. Skemanya berubah dari business to business menjadi APBN bisa mengguyur proyek ini.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2021 sebagai pengganti Perpres 107 Tahun 2015 terungkap dalam Pasal 4 soal pendanaan. “Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.”
Seiring dengan membengkaknya biaya proyek target penyelesaiannya juga molor. Semula ditargetkan kelar 2019, namun molor ke 2022. Kini meleset lagi ke Juni 2023. Entah tahun depan bisa jadi meleset lagi ke tahun kapan.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo tetap optimistis kereta cepat ini bisa beroperasi pada 2023. Wahyu mengatakan pemerintah masih membahas besaran pembengkakan biaya pembangunan dan permintaan penanggungan kelebihan biaya tersebut sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan.
