RADARNASIONAL – Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya membentuk tim antihoaks.
Menurut dia, keberadaan tim tersebut untuk menangkal kabar bohong (hoaks) yang berpotensi beredar di masyarakat selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Suwondo memastikan bahwa pengendalian diseminasi informasi hoaks itu diterapkan pada seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024.
“Kami membentuk tim antihoaks supaya jangan sampai hoaks ini bertahan lebih dari satu hari,” ujar Suwondo wartawandi Lapangan Kenari, Kota Yogyakarta, Sabtu (25/11).
Suwondo menyebut, apabila ditemukan hoaks maka tim antihoaks akan langsung berkoordinasi dengan instansi terkait guna meluruskan atau memberikan informasi valid ke masyarakat.
Dengan gerak cepat tim tersebut, Suwondo berharap informasi keliru dan bohong yang beredar tidak akan bertahan lama.
“Kami akan langsung hubungi stakeholder (pemangku kepentingan) terkait. Contohnya, ketika mereka bicaranya tentang jadwal pemilu, maka kalau ada hoaks itu kami undang KPU untuk bicara dan segera langsung kami sebarkan,” beber Suwondo.
Suwondo menambahkan, untuk menjaga keamanan menjelang masa kampanye yang dimulai Selasa (28/11) jajarannya telah menggencarkan patroli.
“Patroli kami laksanakan bukan hanya untuk pemilu, tetapi juga untuk mengantisipasi seluruh permasalahan yang ada di Yogyakarta. Ini dalam rangka menjaga,” tegas Suwondo.
Suwondo menegaskan, berbagai upaya antisipasi telah disiapkan pihaknya dengan mengacu indeks maupun peta kerawanan pada Pemilu 2019, baik yang bersumber dari Bawaslu DIY maupun Intelkam Polda DIY.
“Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, potensi yang sering terjadi di Yogyakarta justru adalah bentrok antar-pendukung. Ini yang harus kami jaga,” tandas Suwondo.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Polda DIY untuk mengawasi potensi penyebaran informasi negatif atau hoaks serta ujaran kebencian.
Menurut Najib, kolaborasi pengawasan pemilu perlu dilakukan mengingat peluang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian masih besar menjelang Pemilu serentak 2024.
“Pengawasan itu kan butuh teknologi, ya. Itu yang kami tidak punya perangkatnya, untuk efektif mengawasi media sosial satu per satu, karena jumlahnya kan sangat banyak. Makanya kami berkolaborasi dengan Polda DIY,” terang Najib.
