RADARNASIONAL – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alex Marwata terkait koordinasi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian masih memiliki ego sektoral.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, hubungan kerja antara Kejaksaan dengan KPK baik-baik saja dan saling mendukung pelaksanaan tugas satu sama lainnya.
Menurut Harli, ada baiknya Wakil Ketua KPK sebelum mengeluarkan pernyataan dimaksud, melihat terlebih dahulu fakta di lapangan sehingga pernyataan yang diberikan akan lebih valid.
“Apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Pak Alex Marwata kami kira tidak benar. Karena dengan beberapa alasan. Pertama, justru selama ini hubungan berjalan dengan baik antara Kejaksaan dengan KPK,” kata Harli di Jakarta, Selasa (2/7).
Harli kembali menegaskan bahwa selama ini hubungan Kejaksaan dengan KPK berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
“Sebagaimana kita tahu, KPK kan memiliki kewenangan yang begitu besar, begitu luas sehingga bagaimana mungkin kami bisa menutup diri terhadap fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh KPK itu sendiri,” ujarnya.
Harli menyebut bahwa Kejaksaan terus mendukung KPK dalam menjalankan tugas fungsinya dengan mendukung tenaga-tenaga jaksa yang handal dan mumpuni untuk diperbantukan di KPK.
Menurut Harli, Kejaksaan selama ini sangat terbuka dan fasilitatif terhadap KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi khususnya di daerah-daerah.
“Jika KPK menengarai ada pintu yang tertutup untuk koordinasi, sebaiknya diungkap dengan detil terkait peristiwa apa, di daerah mana, dan terkait persoalan apa supaya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Harli menguraikan, support yang diberikan pihaknya seperti penggunaan mobil tahanan, antar jemput tahanan KPK, pengamanan bagi tahanan dan para jaksa yang bersidang.
“Intinya bagaimana kami mendukung tugas jaksa di KPK itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalau ada anggapan yang menyatakan bahwa kejaksaan tertutup ketika KPK menjalankan fungsi koordinasi supervisi, saya kira itu tidak benar, dan saya kira masyarakat masyarakat bisa melihat,” tandas Harli.
