RADARNASIONAL – Presiden Jokowi akan meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di Stasiun Halim pada hari ini, Senin (2/10). PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan sudah siap meluncurkan moda transportasi tersebut.
Kilas balik, pembangunan proyek kereta cepat ini dimulai pada 2016. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mengalami banyak perubahan mulai dari target penyelesaian, panjang rute, hingga skema pembiayaan yang semula dari kantong konsorsium, berujung pada utang.
Di tengah proses penyelesaian proyek ini, pembangunannya juga sempat menyebabkan kecelakaan kerja pada Desember 2021. Saat itu, pembongkaran tiang pancang proyek kereta cepat itu berada di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengenai ekskavator di bawahnya.
Kementerian PUPR juga pernah menyentil pembangunan proyek ini. Setidaknya ada enam kesalahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung garapan KCIC mulai dari dianggap kurang memperhatikan kelancaran akses keluar-masuk jalan tol hingga mengganggu keamanan di sekitar proyek.
Proyek kereta cepat yang digarap BUMN Indonesia dan BUMN China ini mulanya ditargetkan rampung 2019, tiga tahun setelah groundbreaking dilakukan Presiden Jokowi pada 2016.
Direktur Utama KCIC yang saat itu masih dijabat Hanggoro Budi yakin proyek ini bisa rampung tepat waktu. Tidak disangka, perkiraan tersebut molor dari waktu yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya pembebasan lahan.
Untuk mempercepat pembangunan proyek, pada 6 Oktober 2021 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Terbitnya Perpres ini juga adalah upaya pemerintah untuk melakukan percepatan proses pembangunan proyek besar tersebut.
Seiring dengan penerbitan Perpres ini, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Perhubungan.
