RADARNASIONAL – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) DIY, Aliansi Rakyat mendesak pemerintahan Prabowo – Gibran segera mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan pajak.
Hal tersebut disampaikan Koordinator wilayah (Korwil) KSBSI DIY, Dani Eko Wiyono dihadapan masa gelar aksi penolakan kenaikan pajak di gedung DPRD DIY, Kamis (31/10/2024).
Menurutnya pajak terlalu tinggi dapat memicu berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Aksi yang bertajuk “Buruh, Petani, Rakyat Sejahtera, Indonesia Merdeka” ini juga menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk petani, dunia pendidikan, serta terkait intimidasi dan kriminalisasi wartawan.
“Jauh sebelum aksi digelar kami sudah menyiapkan sebuah kajian beberapa persoalan yang kami pandang sangat krusial bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat, buruh dan petani,” ungkap Dani dalam orasinya.
“Kami juga mendesak agar Prabowo segera mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan nilai pajak yang saat ini terlalu tinggi dan itu sangat membebani pengusaha, bukan berarti kami bela pengusaha.
Tingginya angka pajak inilah biang kerok dari berbagai persoalan, banyak buruh yang di (Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan koleps, banyak pengusaha yang gulung tikar karena pajak tinggi dan tidak sebanding dengan daya jual produksi perusahaan rendah. Daya beli masyarakat pun rendah karena harga kebutuhan pokok naik,” lanjutnya.
Dani menegaskan Ia bersama buruh dan masyarakat akan terus menyuarakan dan mendesak pemerintah yang baru ini untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat bukan lebih berpihak untuk kepentingan para pejabat.
“Kenaikan pajak yang awalnya 10%, kemudian saat ini menjadi 11%, lebih gila ada rencana pemerintah akan kembali menaikkan pajak menjadi 12%, kebijakan macam apa ini? Segera turunkan nilai pajak,” tandasnya.
Senada dengan Dani, perwakilan dari buruh, Bagas dan Ana dalam orasinya juga menuntut agar nasib dan kesejahteraan para buruh ini diperhatikan.
Salah satu tuntutan mereka adalah kenaikan upah yang layak, serta turunkan pajak. Kekhawatiran mereka akan adanya PHK massal akibat pajak yang tinggi.
Sama halnya Ridwan salah satu petani Kulonprogo keluhkan apa yang dihadapi masyarakat petani saat ini, dengan berkurangnya subsidi pupuk, petani semakin kesulitan untuk mengolah lahannya dan mendapatkan hasil panen yang bagus. ini juga salah satu dampak pajak.
Sementara itu, orator lainnya, Feldynata Kusuma menyampaikan terkait pengolahan sampah di Jogja yang masih belum maksimal.
Seperti diketahui saat ini masyarakat di Yogyakarta dibenturkan dengan persoalan pembuangan sampah (Jogja Darurat Sampah).
“Kami juga sudah siapkan kajian untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di Jogja. Kalau perlu kami akan memberikan edukasi dan pelatihan untuk masyarakat terkait pengolahan sampah ini untuk mengurangi residu sampah di Jogja,” paparnya.
Kehadiran massa aksi di DPRD DIY, diterima oleh ketua komisi D DPRD DIY dari Fraksi PDIP Dwi Wahyu, Anton Prabu. Semendawai wakil ketua komisi D serta kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi.
Aksi diakhiri dengan penyerahan kajian terkait tuntutan dari KSBSI DIY yang diterima oleh Anton Prabu. (sani)
