RADARNASIONAL – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Hak angket tersebut sebelumnya digulirkan oleh kubu koalisi Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo.
Surya Paloh mengatakan bahwa pengajuan hak angket itu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai.
Menurut Surya Paloh, Ganjar pun sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) mempunyai hak konstitusional untuk mewacanakan hal tersebut.
“Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu,” kata Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2).
Menurut Surya Paloh, Koalisi Perubahan pun akan mendukung secara natural pengajuan hak angket tersebut.
Surya mengaku, dia menghormati langkah yang diambil Anies Baswedan sebagai calon presiden di Koalisi Perubahan, yang beberapa waktu lalu pun merespons positif wacana Ganjar tersebut.
Selain itu, Surya menilai sejauh ini Koalisi Perubahan dengan kubu PDIP memiliki hubungan yang tak berjarak.
Untuk itu, dia menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.
“Barangkali tiga-tiganya (partai pengusung di Koalisi Perubahan) masih sayang sama PDIP,” katanya.
Sebelumnya, Partai NasDem menyatakan bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap menggulirkan hak angket bersama PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS.
Menurut Hermawi, semangat para partai itu senada seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan soal hak angket.
“Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya,” kata Taslim di NasDem Tower, Jakarta (22/2).
