RADARNASIONAL – Kantor Basarnas di Jakarta digeledah tim penyidik gabungan dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/8).
Penggeledahan itu dikabarkan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI HA, Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm. ABC, dan tiga warga sipil selaku pemberi suap.
Setelah penggeledahan itu, penyidik Puspom TNI dan KPK menyita berbagai barang bukti untuk mengusut kasus suap yang melibatkan dua prajurit TNI dan tiga warga sipil tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menjelaskan, barang bukti yang disita dua tim penyidik itu berupa bukti transaksi pencairan cek.
Selanjutnya dokumen administrasi keuangan pekerjaan pengadaan pendeteksian korban reruntuhan, dokumen-dokumen dan surat-surat penting lainnya tentang pengadaan barang/jasa Basarnas Tahun 2023.
Kemudian, penyidik juga menyita rekaman CCTV di Basarnas terkait penanganan kasus suap yang melibatkan HA.
Penyidik Puspom TNI dan KPK menggeledah Kantor Basarnas pada Jumat (4/8) sejak pukul 10.00 WIB dan rampung pada pukul 17.00 WIB.
Sebanyak 22 penyidik Puspom TNI dan delapan penyidik KPK memeriksa dan menggeledah semua ruangan di Kantor Basarnas yang diyakini terkait dengan kasus suap Kabasarnas.
Selesai penggeledahan, kedua tim penyidik dari Puspom TNI dan KPK tersebut membawa dua boks dan satu koper barang bukti.
“Yang selanjutnya dibawa ke masing-masing kantor penyidik baik ke Puspom TNI maupun ke KPK setelah dibuatkan berita acara penyitaannya,” kata Julius dalam siaran resminya, Sabtu (5/8).
Julius menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan bersama-sama oleh Puspom TNI dan KPK menunjukkan sinergitas dua lembaga dalam mengungkap kasus suap di Basarnas.
Kasus tersebut saat ini telah memiliki lima orang tersangka, yakni dua prajurit TNI sebagai penerima suap dan tiga warga sipil sebagai pemberi suap.
Diketahui, Puspom TNI pada akhir bulan lalu (31/7) menetapkan HA dan ABC sebagai tersangka kasus suap pengadaan alat-alat di Basarnas.
Komandan Puspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, akhir bulan lalu (31/7) menjelaskan, penetapan tersangka dua perwira aktif TNI itu berdasarkan hasil pemeriksaan kepada mereka dan para saksi dari pemberi suap.
“Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI tersebut atas nama HA dan ABC sebagai tersangka,” kata Agung yang memberi keterangan kepada media bersama Ketua KPK Firli Bahuri.
HA dan ABC pada hari yang sama saat mereka ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan di Instalasi Tahanan Militer milik Puspom TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Hasil pemeriksaan terhadap ABC, Puspom TNI menemukan pemberi suap, MR memberikan uang Rp 999.710.400 kepada ABC pada 25 Juli 2023 di parkiran Bank BRI Mabes TNI AL, Jakarta.
“Sepengakuan ABC, uang tersebut adalah profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati,” kata Marsda Agung.
PT Intertekno Grafika Sejati merupakan pemenang tender pengadaan alat dari Basarnas. MR dalam kasus itu merupakan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati.
Menurut Agung, profit sharing hanya istilah dari pribadi ABC untuk memperhalus bahasa suap.
“ABC menerima uang sejumlah Rp 999.710.400 dari Sdri. Marilya atas perintah Kabasarnas atas nama HA. Perintah itu ABC terima pada 20 Juli 2023 dan disampaikan secara langsung,” kata dia.
Agung menegaskan, dua prajurit TNI itu diyakini melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
