KORSEL – Korea Selatan akan memotong gaji para pejabat senior tingkat tinggi pemerintahan sebagai bagian dari upaya mestabilkan perekonomiannya. Sementara di Indonesia, Kementerian Keuangan justru mengincar dana para pensiunan untuk membantu kesulitan anggarannya.
Kebijakan pemotongan anggaran dan gaji pejabat ini pemerintah lakukan untuk menstabilkan ekonomi Korsel yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan Korsel pada tahun 2023 menurunkan jumlah anggarannya 6 persen dari tahun 2022 menjadi 639 triliun won atau sekitar US$473 miliar.
Kebijakan ini menjadi yang kedua setelah satu dekade. Pada 2010, Korsel juga pernah menerapkan kebijakan yang sama yakni pemotongan anggaran. Selain menjadi sejarah, keputusan ini juga menjadi langkah besar dari kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol yang baru seumur jagung.
Pengurangan anggaran untuk 2023 ini berbarengan dengan pemotongan gaji para pejabat tertinggi negara. Rencananya pemerintah baru akan mengajukan anggaran baru ini ke majelis nasional pada Jumat mendatang. Korsel melakukan ini untuk mempertahankan rasio defisit fiskal terhadap PDB pada tingkat pertengahan 2 persen dan rasio utang di bawah tingkat pertengahan 50 persen hingga tahun 2026.
Dalam pernyataannya Kementerian Keuangan Korsel menegaskan kebijakan ini untuk menjaga kehidupan di masa yang akan datang khususnya bagi generasi penerus. Pemerintah negara itu juga mengalihkan beberapa proyek publik ke sektor swasta.
“Pemerintah mengubah sikap kebijakan fiskalnya sepenuhnya ke ‘pembiayaan yang sehat’ untuk mengamankan kesinambungan fiskal, meningkatkan kredit eksternal dan membelanjakan secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang,” ungkap kementerian.
