RADARNASIONAL– Sebanyak 545 daerah di seluruh Indonesia telah melangsungkan Pilkada serentak pada 27 November 2024, baik pemilihan di level gubernur, wali kota, bupati beserta wakilnya.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda meminta masyarakat mengawasi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 tersebut.
Saat ini, masing-masing KPUD setempat sedang melakukan penghitungan suara berjenjang secara manual dan rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga Senin, 16 Desember 2024, mendatang.
Rifqi menjelaskan, pengawasan kolektif mesti dilakukan demi mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam proses penghitungan suara yang dapat merusak kualitas demokrasi.
“Secara khusus saya minta semua mata awasi TPS dan kecamatan, karena di dua titik ini manipulasi penghitungan mudah terjadi,” ujar Rifqinizamy dalam keterangannya, Kamis (28/11).
Rofqi mengungkapkan bahwa rekapitulasi suara pilkada mengacu pada penghitungan berjenjang secara manual dari TPS, kabupaten/kota, dan provinsi.
Menurut dia, instrumen utama tetap rekap berjenjang manual dari TPS ke kecamatan atau PPK, lalu ke kabupaten/kota, dan provinsi.
“Diplenokan di kabupaten, khusus untuk pemilihan bupati/wali kota, dan bagi pemilihan gubernur, setelah pleno di kabupaten/kota lalu diplenokan terakhir di provinsi,” jelas Rifqi.
“Jadi kalau masyarakat melihat Sirekap error, ada hacker masuk, tidak usah gabut karena bukan itu (Sirekap) yang utama, karena yang utama adalah rekap berjenjang manual,” imbuhnya.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR telah menyepakati mekanisme penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap Mobile.
KPU RI berdasarkan PKPU pemungutan dan penghitungan suara yang disetujui Komisi II DPR, membuat mekanisme yang dinamakan Sirekap Mobile.
Kendati demikian, Rifqi menegaskan bahwa Sirekap Mobile bukan acuan utama. Acuan utama adalah penghitungan secara manual berjenjang.
“Jadi kalau masyarakat melihat Sirekap error, ada hacker masuk, tidak usah gabut karena bukan itu yang utama, karena yang utama adalah rekap berjenjang manual. Mari awasi agar tidak ada kecurangan dalam pilkada kali ini,” ungkapnya.
Rifqi pun berharap rakyat menolak politik uang dalam gelaran Pilkada Serentak 2024 demi menjaga kualitas demokrasi.
“Kalau rakyatnya tidak menjadi subjek peminta politik uang, mestinya politik uang juga tidak ada,” katanya.
Rifqi meyakini, gelaran pilkada kali ini menjadi wujud kedaulatan rakyat. Partisipasi rakyat diperlukan sebagai instrumen penting peningkatan kualitas demokrasi.
“Karena pemilu adalah implementasi kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan kualitas pemilu. Kalau rakyatnya memiliki budaya politik yang baik, maka pemilunya punya keberadaban,” katanya.
“Kalau rakyatnya peduli dan taat terhadap hukum kepemiluan maka pelanggaran hukum pemilu semestinya tidak ada,” tegas Rifqi.
Rifqi menjelaskan, rakyat perlu berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada Serentak 2024 agar pesta demokrasi melahirkan pemimpin terbaik, sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi.
“Mari kita awasi dan pastikan kualitas pemilu kita bukan berhasil melahirkan gubernur, wali kota, bupati, tapi punya kualitas demokrasi yang baik,” tandasnya.
