RADARNASIONAL – PDI Perjuangan (PDI-P) buka suara terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Namun demikian, menurut Hasto, kabar mundurnya Airlangga Hartarto tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (11/8).
Hasto menilai, Airlangga Hartarto merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.
“Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional,” terang Hasto.
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa peta politik Pilkada 2024 bisa berubah usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
“Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah,” kata Hasto.
“Tetapi kalau terkait dengan pilkada tingkat provinsi, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu,” imbuh Hasto.
Namun demikian, Hasto tak menyebut di mana saja peta politik Pilkada 2024 akan berubah, tetapi ia menjelaskan bahwa pilkada dengan daerah padat penduduk akan terdampak.
“Karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak, dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamen kekuasaan bagi kepentingan 2029,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, fundamen kekuasaan bagi PDI-P di Pilkada 2024 adalah memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, hingga membangun kedaulatan pangan.
“Itu fundamen politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029. Itu elitis, dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tandasnya.
