JABAR – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut, ada beberapa faktor dalam potensi pelanggaran pemilu 2024 diantaranya, netralitas ASN, netralitas kepala desa, pemutakhiran data pemilih, perubahan jumlah suara.
“Oleh karena itu Bawaslu bakal kembali menyiapkan langkah konkret dalam strategi pengawasan pemilu 2024 ,yakni diterbitkanya Indeks kerawanan pemilu (IKP),” ungkapnya di Jawa Barat, dikutip dari laman resmi Bawaslu Kamis (9/6/2022).
Hal itu dia ungkapkan saat enjadi pembicara pada Diklat Dikbangspes Pamen Intelijen Polri di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Intelijen Polri Soreang Kabupaten Bandung.
Dengan adanya IKP, lanjut Bagja, lembaga pengawas pemilu mempunyai pedoman penting yang nantinya bisa diterapkan dalam strategi pengawasan pemilu. Sebagaimana kewenangan atribusi yang diberikan Undang Undang, data IKP itu akan dijadikan rujukan dalam melakukan pencegahan, pengawasan serta penindakan terhadap potensi kerawanan yang dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Selain itu, lulusan Universitas Indonesia itu mengatakan, IKP sangat penting untuk menjadi instrumen deteksi dini dan pencegahan dari potensi kerawanan pemilu. Urgensi IKP akan sangat penting bukan hanya unruk Bawaslu tetapi juga menjadi referensi bagi kepolisian.
“Kami (Bawaslu) mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kepolisian untuk terlibat secara langsung dalam kondusifitas pemilu 2024,” ucapnya.
Senada apa yang diutarakan oleh Bagja, Kepala pusat penidikan Intelkam Polri Guntur Agung Supono menyampaikan kepada para peserta diklat bahwa tugas intelijen itu untuk selalu mewaspadai sedini mungkin berkaitan dengan keamanan dan kondusifitas pada tahapan Pemilu 2024.
“Kita harus secara sigap memahami issue-issue pemiu yang berkembang di masyarakat, diantaranya potensi politik identitas, politik uang dan issue penting lainnya,” kata Agung.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh para Kombes dan AKBP berpangkat Pamen di wilayah Polda se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Persiapan Kepolisian melakukan strategi intelkam polri dalam memelihara Kambitbmas yang kondusif menghadapi pemilu serentak tahun 2024. (BD)
